Auditor Internal dan Pencegahan Korupsi

inspektorat kutai kartanegara

Adalah mustahil bagi seseoang yang berurusan dengan uang pemerintah untuk tdak mencicipi meski sedikit saja, kekayaan sang penguasa (Kautilya, The Arthasastra, 350-283 BC)

Korupsi bukanlah barang baru dalam sejarah peradaban manusia. Feomena ini telah dikenal dan menjadi bahan diskusi bahkan sejak dua ribu tahun yang lalu saat seorang Perdana Menteri Kerajaan India, Kutilya menulis buku berjudul”Arthasastra”. Kitab itu banyak membahas masalah korupsi di masa itu, termasuk strategi pemberantasannya. Belum lagi dengan Dante yang pada tujuhabad silam juga menulis tentang korupsi (penyuapan) sebagai tindak kejahatan. Begitu bencinya Dante pada pelaku korupsi, hingga a memvonis bahwa kelak mereka ditempatkan Tuhan pada bagian dasar neraka!

Ada ungkaan terkenal yang dilontarkan sejarawan Inggris, Lord Acton (1887) mengenai korupsi: power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Pernyataan ini menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul dimana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi.

Mengingat sifat korupsi yang tersembunyi maka penanganannya bukan hal yang mudah. Layaknya fenomena gunung es, diperkirakan 40 prsen kasus korupsi tak pernah terungkap. Oeh karena itu perlu strategi terpadudalam menangani fraud yang dikena dengan strategi represif dan preventif. Tindakan reprensif bertujuan menilai ketaatan atas standar atau peraturan yang ditetapkan dan menyarankan tindakan yang diperlukan guna mengatasi keugian, kesalahan, atau korupsi yang mungkin ditemukan. Strategi reprensif umumny bertujuan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Berbagai upaya reprensif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsitelah menunjukkan hasil. Sejak awal reformasi, kesan ‘perang’ melawan korupsi tidak bisa dilepaskan dari upaya penindakan atau bersifat reprensif. Dugaan korupsi  yang melibatkan pejabat public yang sebelumnyasulit untuk diproses, ini penanganannya relatif lancar dan banyak yang telah divonis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun pertanyaannya, apaka upaya reprensif itu merupakan suatu keberhasilan yang memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pemberantasan korupsi? Pola represif secara terus menerus akan cenderung mengakibatkan sikap kontraproduktif dari berbagai pihak dalam organisasi pemerintahan. Pengalaman yang dilakukan oleh negara-negara lan seperti RRC, Korea Selatan, dan Thailandyang sebelumnya sangat reprensif melawan korupsi, kini berbalik arah dan lebih mengedepankan upaya preventif.

Peran auditor internal

Tak ada satupun institusi yang terbebas dari fraud (kecurangan), karena pada dasarya permasalahan in bersumber dan bermuara pada masalah manusia, ‘the man behind the gun’. Apapun aturan dan prosedur diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk menjalankannya, karena tidak semua orang berlaku jujur dan berintegritas tinggi.

Dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir peran auditor internal telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, dan akanterus  berkembang untuk mengkomodasi perubahan lingkungan yang semakn kompleks. Tak seperti midset using yang menempatkan posisi auditor internal sebagai tempat buangan dan sebagian besar diisi oleh ‘figur bermasalah’, kini, jabatan auditor internal banyak dijadikan sebagai tempat magang dan wahana penggodokan bagi mereka yang akan menduduki posisi manajemen kunci.

Tanggung jawab internal auditor dalam pencegahan, pendeteksi dan mengivestigasi perbuatan korupsi masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam profesi audit, khususnya peran lembaga audit internal. Namun demikian tidak bisa dibantah bahwa auditor internal memegang peranan penting dalam mendukung penerapan good governance dan clean government.

Keterlibatan dengan aktivitas operasional sehari-hari termasuk dalam proses pelaporan transaksiKEUANGAN dan struktur pengendalian intern member kesempatan kepada mereka untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek operasional organisasi yang memiliki risiko tinggi. Efektivitas peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenagan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan, karena belum semua unsure pimpinan mau memberikan kewenangan penuh dalam proses pencegahan, pendeteksia dan invetigasi kecurangan pada internal auditor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hokum yang paling getol melakukan tindakan reprensif dalam pemberantasan korupsi, mengakui peran strategis auditor internal dalam pemberantasan korupsi, mengakui peran strategis auditor internal dalam pemberantasan korupsi, khusunya dari aspek pencegahan. KPK meinta auditor internal pemerintah dapat mengidentiikasi berbaga tindak pidana yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. Dengan demikian, tindakan tersebut diharapkan dapat menutup celah kerugian negara. Selain itu, kemampuan auditor internal juga akan membantu upaya masing-masing institusi negara dalam memperbaiki laporan keuangan. Menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KPK fokus melakukan supervisi dan pencegahan korupsi pada tiga aspek: pengelolaan APBD, pelayanan public dan ketahanan pangan.

Semua kalangan sepakat, tindakan korupsi mengakibatkan lumpuhnya perekonomian nasional dan timbulnya biaya tinggi, sehingga layak dijuluki sebagai extraordinary crime. Melihat besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi, maka diperlukan tindakan nyata untuk mecegah sekaligus memberantasnya. Tentu saja bukan tindakan sekedarnya seperti hanya berwacana atau menghukum koruptor secara tebang pilih. Untuk secaraextraordinary crime, dibutuhkan extradionary action yaitu tindakan-tindakan yang canggih, inovatif dan penuh terobosan. Perlu dicatat, auditor internal dengan segala kompetensi yang dimilikinya, berada pada garda terdepan untuk melawan para pelaku korupsi itu!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply