31 Juli 2021

Exit Meeting atas Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD tahun 2019

Tenggarong (29/06/2020) Inspektorat Daerah adakan Exit Meeting terakit Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Kaltim terhadap LKPD Kutai Kartanegara tahun 2019, diruang Rapat Sekretaris Daerah.

Acara ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu BPK-RI Perwakilan Kaltim, Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Badang Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha membenahi penataan asset daerah, Bupati Kutai Kartanegara saat ini juga terus berkomitmen menata melalui instansi terkait aset yang dibangun pemerintah daerah yang sebagian sudah dihibahkan ke pihak desa, ada beberapa kendala aset yang masih dikuasai pihak lain, sehingga pemerintah terus melakukan inventarisasi dan mengusulkan proses hibah yang tentunya harus mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku,” ujar H. Sunggono Selaku Sekretaris Daerah dalam paparannya

Pemerintah Daerah dalam hal ini berkomitmen tidak lagi mengadakan kendaraan dinas sampai dengan tahun 2023 sampai penataan aset bisa dibenahi dengan maksimal, sedangkan penguasaan tanah yang sudah pasti menjadi milik pemda, sudah ditandatangani,”tambahnya

Saat ini yang disoroti yaitu belum adanya penatausahaan rekening dari Pemkab. Kukar, yang isa dianggap rekening liar, adapun terkait pengelolaan dana BOS sampai saat ini belum ada Perubahan, SPJ yang ada disesuaikan seadanya, hal ini dikarenakan laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan RKS, adapun indikasi lain dikarenakan ada jokinya laporan, hal ini perlu dibenahi dan ditindaklanjuti, agar target Pemerintah Daerah dalam hal pembenahan pelaporan yang baik dan sesuai bisa dilaksanakan.” Jelas Agung selaku wakil dari BPK-RI dalam sambutannya.

Untuk pengelolaan hibah saat ini sudah mulai ada perubahan perbaikan, hal ini melihat komitmen Pemkab. Kukar yang terus mendorong penataan pemanfaatan aset daerah, sedangkan terkait belanja barang masih ditemukan akan tetapi kekeliruan sudah sangat sedikit, artinya secara umum pengelolaan keuangan dan laporan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sudah cukup baik,”tambahnya lagi.

Inspektorat daerah selaku APIP terus berkomitmen membantu BPK menyampaikan TP ke Obrik, dan terus mengawal dan mengingat OPD agar menanggapi TP sesuai dengan surat yang disampaikan, sedangkan untuk OPD yang belum menanggapi diharapkan segera melaksanakan tanggapan dengan mengirim ke email yang ada disurat,”tambah H.Heriansyah selaku Inspektur. (Humas/Itdakukar)