15 Juli 2020

Inspektur Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui VICON

Tenggarong, sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Program percepatan penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membutuhkan alokasi dana yang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengelolaannya harus tepat sasaran, tetap akuntabel dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemulihan perekonomian nasional.

demikian arahan presiden dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui Video Conference, yang diikuti Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (18/06) di ruang Inspektur.

Kolaborasi dan sinergi APIP dan juga antar APIP, pemeriksa eksternal (BPK), APH (Kejaksaan, KPK, dan POLRI) perlu dilakukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam penegakan hukum, tetap harus diperhatikan prinsip jangan “menggigit” pihak yang tidak salah dan tidak ada mens rea (niat jahat).

BPKP, Inspektorat dan LKPP sebagai aparat intern pemerintah harus berfokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola percepatan penanganan Covid 19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terkait kondisi global saat ini bahwa pandemi Covid 19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 terkoreksi. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi turun menjadi -3% dan menurut World Bank turun menjadi -5,2%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun namun masih positif yaitu 2,7% (IMF) dan 0% (World Bank),” jelas Airlangga Hartanto Menko Perekonomian dalam paparannya

Berbagai pembatasan interaksi akibat COVID-19 di Indonesia menimbulkan konsekuensi besar dari sisi sosial dan ekonomi. Hal tersebut memaksa kita untuk menerbitkan kebijakan untuk menanganinya, diantaranya yaitu kebijakan langkah-langkah di bidang keuangan negara untuk dapat merespon secara cepat akibat kondisi kedaruratan penanganan COVID-19. Namun langkah yang cepat pun pasti tidak sempurna, untuk itu kita terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan agar menuju suatu kebijakan yang tepat, karena COVID-19 tidak menunggu desain kita sempurna,”ujar Menteri Keuangan (Sri Mulyani) Melengkapi apa yang dikemukakan oleh Menko Perekonomian. (Humas/Itdakukar)