15 Juli 2020

Inspektur pimpin langsung Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan BPK-RI terhadap LKPD 2019

Tenggarong, Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H.Heriansyah memimpin langsung rapat koordinasi pembahasan rencana aksi (Action Plan) tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Kaltim terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2019.

Dalam rekomendasi ini ada yang harus disampaikan terkait hasil laporan BPK-RI terhadap LKPD Tahun Anggaran 2019, yaitu Penatausahaan rekening pada Pemkab Kutai Kartanegara belum memadai, Pengelolaan dana Bosnas belum memadai, Pemerintah Kabupaten Kehilangan Potensi Pendapatan dari Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Belum Tertib, Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemkab Kukar Belum Tertib,”ujar Inspektur dalam paparannya Kamis (18/06).

Pengelolaan Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Memadai, ini dari sistem pengendalian Intern, adapun dari Kepatuhan meliputi Pembayaran Gaji atas Pegawai Yang Memiliki Masalah Hukum, Pensiun dan Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan,”lanjutnya

dari beberapa hal yang disampaikan pada hari ini perlu ada dan kesepakatan kepada seluruh OPD yang hadir dalam rapat ini, terutama dalam pengisian form tabel rencana aksi yang ada,”jelasnya

Rencana aksi (action plan) ini merupakan salah satu komitmen kita untuk menyelesaikan serta melengkapi kekurangan administrasi kita, agar laporan pertanggung jawaban bisa dinilai baik sesuai dengan arahan yang diberikan,”tambahnya lagi.

Rapat Koordinasi ini dihadiri perwakilan kurang lebih 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).