26 Mei 2020

Satgas Saberpungli Sosialisasikan Pungli kepada Kasek SMP/MTS Se-Kukar

Tenggarong, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kutai Kartanegara  mulai mengsosialisasikan pemberantasan pungutan liar kepada kepada  SMP/MTs SMAN 2 Tenggarong, Kamis (12/1) kemarin.

Sosialisasi Tim Satgas Saberpungli Kabupaten Kutai Kartanegara  sendiri dilaksanakan atas permintaan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, SMP/MTS se-Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Ketua Satgas Saber Pungli yang mengharapkan para kepala sekolah dapat diberikan pencerahan mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan pungutan liar di sekolah.

Sosialisasi Pungutan Liar tersebut, dipimpin langsung Ketua Satgas Saberpungli, Andre Anas yang juga Wakapolres Kukar.

Andre Anas dalam penjelasannya menekankan bahwa  sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2012, Pungutan di sekolah dapat dilakukan asalkan  pertama telah  dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, RAPBS sekolah dan sesuai dengan standar Pendidikan nasional; kedua diumumkan secara transparan kepada wali/orang tua, komite sekolah dan pemangku kepentingan; ketiga  telah dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dan keempat  dibukukan secara khusus dan  terpisah.

“Pungutan itu tidak boleh dilakukan kepada siswa yang orang tuanya secara ekonomis tidak mampu, dijadikan persaratan akademik, dan  untuk kesejahteraan Komite dan representase  pemangku kepentingan di sekolah,” ujar andre.

Sosialisasi Pungutan Liar juga dilakukan oleh Kasatbinmas Polres Kukar , AKP Eko Achnanto yang menjelaskan Pungli  dalam KUHP dapat dikenakan sebagai tindak pidana  penipuan, tindak pidana pemerasan dan tindak pidana korupsi jika Pungli tersebut merugikan negara.

“Kegiatan Sosialisasi ini akan kita terus galakkan, supaya aparatur sipil  negara tahu hal-hal yang mana termasuk pungutan liar, sehingga kita harapkan ke depan tidak ada lagi pungutan liar,” ucap Achnanto.

Dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar kedepan,Achnanto menjelaskan Tim Saberpungli  lebih mengutamakan pendekatan pencegahan yaitu sosialisasi dan mengingatkan supaya kebiasaan memungut  secara liar  segera dihentikan.

“Kalau sudah diberikan peringatan, tapi masih melakukan, kita lakukan penindakan,”tegas Achnanto.

Dalam Sosialisasi  tersebut, Kabag Hukum Pemkab Kukar, Edi Purnomo  menegaskan kepada kepala sekolah supaya berhati-hati dalam  melakukan pungutan  di sekolah, dan jangan sampai hal yang dilakukan maksudnya baik, namun dikategorikan sebagai pungutan liar.

Mengenai Pungutan  di sekolah ini  Ilmiansyah dari Inspektorat Kukar menjelaskan sebenarnya Pungutan boleh saja dilakukan, asalkan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Yang penting itu dilakukan transparan, tidak dipaksakan , dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dipermasalahkan oleh orang tua dan pemangku kepentingan lainnya,”ucap Ilmiansyah

Selain itu, mengenai Pungutan  Di sekolah ini, Kabiddikdas Diknas Kukar Ideris  dalam penutupan sosialisasi tersebut mengaharapkan kepada kepala Sekolah supaya  waspada dalam melakukan Pungutan dan jangan sampai  pungutan yang dilakukan termasuk kategori Pungli.

“Kita harapkan mulai tahun 2017 ini semua sekolah dapat mengefektifkan sumber-sumber dana yang ada, seperti Boskab dan Bosnas dan lainnya yang diberikan pemerintah, kita tidak perlu memaksakan diri melakukan kegiatan yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan kegiatan belajar mengajar  dan pengembangan sekolah, sehingga kita melakukan pungutan,  dan mulai sekarang kita optimalkan dana yang ada,” ucap  Ideris.

Mengenai kekuarangan-kekurangan yang ada  di sekolah yang sekarang masih menjadi hambatan di sekolah, Ideris mengatakan Pemerintah  Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan menutup mata, semuanya akan diperhatikan dan dicarikan solusinya demi kemajuan pendidikan Kukar ke depan. (muh/insp)